Negara G20 Tidak Melarang Kripto, Tetapi Akan Meregulasinya

g20

idn – Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ketiga di Bali, Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa anggota G20 sepakat untuk meregulasi penggunaan aset crypto agar tidak menganggu sistem keuangan.

“Dalam G20, bank sentral berkomitmen untuk memperkuat sektor keuangan melalui monitoring dan optimalisasi digitalisasi. Sehingga G20 menyiapkan pengawasan, regulasi dari aset crypto.” Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.

Perry menambahkan bahwa aturan ini perlu diciptakan agar sektor keuangan digital dapat lebih diawasi oleh bank sentral. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) yang menyebut crypto berpotensi mengancam stabilitas keuangan global, karena skalanya, kerentanan struktural, dan meningkatnya keterkaitan dengan sistem keuangan tradisional.

Gubernur BI juga mengatakan FSB telah mempromosikan implementasi rekomendasi regulasi dan pengawasan pengaturan stablecoin global. Selain itu, FSB juga telah mengidentifikasi implikasi aturan dari pengembangan pasar crypto, termasuk pasar stablecoin.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan bahwa masifnya adopsi crypto di dunia adalah salah satu faktor penggerak negara G20 untuk segera meregulasi crypto dan mengembangkan CBDC.

Dengan terus meningkatnya kapitalisasi pasar crypto, artinya semakin banyak uang yang telah masuk ke industri tersebut. Alhasil, CBDC dipercaya memainkan peran penting untuk digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam ekosistem terdesentralisasi.

Di sisi lain, Deputi Gubernur BI, Doni P Joewono juga menyakini CBDC akan meningkatkan pertumbuhan pasar modal. Sebab, keberadaan CBDC akan mengerek pertumbuhan pasar modal di Indonesia.

Artikel yang Direkomendasikan