Baru 2 Bulan, Indonesia Sudah Kantongi Pajak Crypto 48M

Pajak Crypto

idn – Baru 2 bulan pajak crypto diterapkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan telah menerima pajak crypto sebesar Rp48 miliar. Rincian pajak itu adalah Rp22,08 miliar dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Rp25,11 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kami juga memungut pajak crypto, PPh 22 mendapatkan Rp22,08 miliar dan PPN dalam negerinya Rp25,11 milia r.” Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sebagai informasi, pajak atas transaksi aset crypto, baik PPh maupun PPN telah diberlakukan sejak 1 Mei 2022. Aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/2022.

PPh yang dipungut dari transaksi crypto adalah PPh Pasal 22 yang bersifat final. Adapun jika perdagangan crypto dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti, PPh Pasal 22 final yang dikenakan adalah sebesar 0,1%.

Sedangkan, jika perdagangan dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPh Pasal 22 final yang dikenakan sebesar 0,2%.

Selanjutnya, penyerahan crypto melalui exchanger yang terdaftar Bappebti dikenai PPN sebesar 1% dari tarif umum atau sebesar 0,11%.

Kemudian, jika penyerahan dilakukan melalui exchanger tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN menjadi sebesar 0,22%.

Adapun peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perlakuan PPN dan PPh atas transaksi crypto yang berkembang di masyarakat.

Sebelumnya, Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan Jasa dan PTLL Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung mengungkapkan negara berpotensi menerima uang cukup besar dari pajak perdagangan crypto.

Jika melihat perolehan total transaksi crypto di Indonesia tahun 2021 yang mencapai Rp 850 triliun. Maka, jika dikali 0,2% (pajak) nilainya sekitar Rp 1 triliun.

Artikel yang Direkomendasikan